Scroll untuk baca artikel beritanya
BeritaDaerahHukum

Laporan Di Terima Warga Desa, Desak Kapolres Bener Meriah,Untuk Segera Di Tindak Lanjuti

2413
×

Laporan Di Terima Warga Desa, Desak Kapolres Bener Meriah,Untuk Segera Di Tindak Lanjuti

Sebarkan artikel ini

0:00

Penajournalis.id | Bener Meriah – Warga desa Pante Raya yang beramai ramai datangi Polres Bener Meriah,berujung melaporkan oknum yang tidak bertanggung jawab,melakukan perambahan hutan,diduga masuk ke kawasan hutan lindung.

Berdasarkan laporan tersebut mengarah, Tentang tindak pidana perambahan hutan dengan NOMOR : LP / B / 68 / VII / 2024 / SPKT / Polres Bener Meriah / Polda Aceh. Di jalan Gunung Berapi dengan titik koordinat 4.76550, 96.82404 desa Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah.

Baca juga articel beritanya  Kasdam IM Hadiri Syukuran HUT Ke-78 PALADI,Ini Pesan Tegasnya

Ungkap Fajaruddin kepada penajurnalis.id mengatakan ia selaku kepala desa melaporkan oknum warga desa Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah ke pihak kepolisian.

Setelah mendapatkan informasi pelapor bersama warga kampung desa Pante Raya, petugas KPH wilayah 2 Bener Meriah, Bhabinkamtibmas dan Bhabinsa melakukan pengecekan langsung ke lokasi hutan lindung yang di garap oleh terlapor.

Baca juga articel beritanya  Kombes Pol Fahmi Kapolresta Banda Aceh, Letakkan Batu Pertama Rumah Tgk Hasyem Di Ladong Aceh Besar

Turut di lakukan pengecekan dan pendataan oleh petugas KPH wilayah 2 Bener Meriah,Lokasi hutan lindung yang telah di garap seluas 15 (Lima Belas) Hektar yang di rencanakan yang di gunakan untuk lokasi perkebunan kopi.

Atas kejadian itu pelapor merasa keberatan sehinga melaporkan peristiwa itu ke polres Bener Meriah untuk proses hukum lebih lanjut,tegasnya

Baca juga articel beritanya  Ada Apa?. Warga Beramai-Ramai,Datangi Polres Bener Meriah

Untuk diketahui Sanksi Pidana Pelanggaran terhadap suatu kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan tanpa dilengkapi IPPKH akan berdampak pada ancaman sanksi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebagaimana diatur di dalam Pasal 78 ayat (6) UU Kehutanan.